Sejarah Jawa Barat

Lohalo gengss! Sekarang kita balik ke masa lampau yuk... Ceritanya kita gabisa move on nih wkwkwkwk. Hayo, siapa yang gabisa move on disini? Apa?! Ketua kelompok kita? Emangnya iya, Ka? wkwkwk. Yaudahlah, kita disini bukan untuk ngebahas dia, ga penting wkwk.

Jadi, sekarang kita mau ngebahas tentang Sejarah Jawa Barat, langsung simak aja yuk!

Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Tatar Pasundan, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia (staatblad Nomor : 378). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibukota negara Indonesia.

Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat. Saat ini terdapat wacana untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan, dengan memperhatikan aspek historis wilayah ini.

Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunakan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.

Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor nih gengs).

Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.

Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa (sekarang Jakarta) kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak.

Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut padrão di tepi Ci Liwung.

Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.

Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran (ibukota Kerajaan Sunda), dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram

Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

1 Januari 1926 merupakan awal adanya sistem pemerintahan di Jawa Barat pada masa kolonial Belanda. Yang pertama kali memperjuangkan pembentukan sistem pemerintahan di Jawa Barat ke pemerintah Kolonial Belanda adalah para tokoh perjuangan yang ada seperti Oto Iskandar di Nata, Husni Thamrin, Tjokroaminoto dan tokoh lainnya. Usulan itu diterima pemerintah kolonial Belanda, ada sekitar 45 orang pribumi, 20 diantaranya tokoh Sunda yang terlibat dalam pemerintahan provinsi Jawa Barat kala itu.
Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.

Peristiwa penting di Tatar Pasundan

• 1579

Kerajaan Pakuan Pajajaran sebagai yang menyatukan seluruh keturunan trah Parahyangan dari Kerajaan Sunda dan Galuh berakhir di era Prabu Ragamulya. Para mahapatih yang menjadi Kandaga Lante mempercayakan transformasi kekuasaan kepada sesama keturunan Siliwangi yaitu Ratu Pucuk Umun, dan yang menjadi Raja Sumedang Larang akhirnya anaknya bernama Prabu Geusan Ulun.

• 1620

Pangeran Suriadiwangsa yang merupakan anak tiri Prabu Geusan Ulun dari Ratu Harisbaya yang dinikahinya ketika ia mengandung Suriadiwangsa dari Panembahan Ratu dengan talak berupa penyerahan Sindangkasih (sebagian wilayah Majalengka) akhirnya menyerahkan Kerajaan Sumedang Larang kepada Sultan Agung Mataram hingga kerajaan pewaris terakhir Siliwangi ini pun menjadi wilayah bawahan. Pangeran Aria Suriadiwangsa alias Kusumadinata IV alias Rangga Gempol I diangkat sebagai Bupati Wadana Prayangan.

• 1815

Nama Priangan resmi menjadi nama keresidenan terjadi pada tahun 1815 sewaktu Pulau Jawa dikuasai oleh Pemerintahan Interregnum Inggris pimpinan Thomas Stamford Raffles (1811 – 1816). Pada periode ini Keresidenan Priangan terbagi lima kabupaten: Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura, dan Parakanmuncang.

• 1825

Penjajah Belanda mengakui kedaulatan Tatar Pasundan, meliputi wilayah yang begitu, mulai dari Sungai Cipamali, Brebes, Jawa Tengah, Cirebon, Priangan (Tasikmalaya, Ciamis, Sumedang, Garut), Betawi (Jakarta), hingga Banten, yang kini telah menjadi provinsi sendiri. Sejarah terbentuknya Tatar Pasundan, sampai saat ini belum berubah.

• 1926

1 Januari 1926 merupakan awal adanya sistem pemerintahan di Jawa Barat pada masa kolonial Belanda. Yang pertama kali memperjuangkan pembentukan sistem pemerintahan di Jawa Barat ke pemerintah Kolonial Belanda adalah para tokoh perjuangan yang ada seperti Oto Iskandar di Nata, Husni Thamrin, Tjokroaminoto dan tokoh lainnya. Usulan itu diterima pemerintah kolonial Belanda, ada sekitar 45 orang pribumi, 20 diantaranya tokoh Sunda yang terlibat dalam pemerintahan provinsi Jawa Barat kala itu. Penyebutan Tatar Sunda dirubah menjadi Province West Java oleh Belanda mendapat usulan Paguyuban Pasundan agar diganti menjadi Provinsi Pasundan sehingga ketetapan tentang pembentukan provinsi ini berbunyi: “…West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan, ….” (Jawa Barat, dalam bahasa pribumi [bahasa Sunda] menunjuk sebagai Pasundan,....) Pada implementasinya, dari paska kemerdekaan hingga reformasi nama Provinsi Pasundan tidak pernah diakui oleh pemerintahan republik.

• 24 April 1948 - 24 Maret 1950

Wilayah Jawa Barat pernah menjadi bagian Negara Pasundan, era negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibuat Belanda untuk memecah konsentrasi persatuan para Bumiputera/i. Negara Pasundan versi Wiranatakusumah mempertahankan wilayah Pasundan dengan kaum pro-Republiken dari Negara Pasundan versi Soeria Kartalegawa. Saat itu, negara Pasundan adalah wilayah yang kuat, tidak ekspansif dan terbuka terhadap budaya lain. 24 Maret 1950 kembali bergabung dengan Sukarno dan Kaum Republiken memperkuat Indonesia.

• 2009

29 Oktober, Sejumlah tokoh dan sesepuh Jawa Barat diagendakan berkumpul di Wisma Karya, Kabupaten Subang, pada Kamis (29/10/2009), guna menggelar Deklarasi Provinsi Pasundan untuk menggantikan sebutan Jawa Barat. Dengan tema Panceg Dina Galur Ngajaga Sarakan, mereka yang diundang adalah Dede Yusuf, Iwan Sulandjana, Dadang Garnida, Solihin G.P., Acil Bimbo, Masyarakat Badui, Nagara Banceuy, Ki Sunda Sabudeur Subang, rancakalong, Cigugur Kuningan, Panghayat Kapercayaan Cibedug Lembang, Pinisepuh Bandung, Pimpinan Pesantren di Jabar, dan lainnya. Di tahun yang sama, ratusan warga etnis Sunda yang menamakan diri Pangauban Ki Sunda Jawa Barat, mendeklarasikan Provinsi Pasundan sebagai pengganti Provinsi Jawa Barat.

• 2013

30 Agustus, Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Pasundan harus mengacu pada sejarah Tatar Sunda, sebutan lain provinsi tersebut, di samping kajian dan analisa para tokoh. Tokoh Sunda Tjetje Hidayat Padmadinata dan Guru Besar Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Didi Turmudzi, mengatakan menyatakan tidak mempermasalahkan jika ada usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat dan warga ke-Sundaan sudah berdiri lebih dari 100 tahun, dan untuk wacana pergantin nama Provinsi Jabar, tidak perlu dibahas dengan tergesa-gesa.

• 2015

5 Agustus, Tim Pengkaji Perubahan Nama Jawa Barat seperti Adjie Esa Putra, Asep Saeful, Rully Indrawan, Dani Wisnu, Hendy, Dyna Ahmad, dan Memet Hamdan menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Mereka hendak menyampaikan maksud mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Pasundan atau Tatar Sunda karena menilai nama Jawa Barat tidak tepat lagi digunakan.

Inisiasi pergantian nama provinsi

Provinsi Pasundan adalah nama provinsi Jawa Barat yang diinisiasi masyarakat Parahyangan, salah satunya mengacu pada sejarah penyebutan populer Tatar Sunda, Parahyangan, Sunda Kalapa, Pasundan pada wilayah Jawa bagian Barat sejak era kerajaan Nusantara sebelum menjadi Indonesia kini. Dan penamaan Jawa Barat yang dianggap tidak merepresentasikan karakteristik Tatar Pasundan.
Pada milenium baru, dekade 2000-an muncul inisiasi untuk mengembalikan nama Provinsi Jawa Barat kepada identitas yang sesuai dengan karakteristik Tatar Pasundan yang oleh sebagian tokoh, seniman, budayawan, masyarakat adat, tokoh agama, dan komunitas yang tersebar di Tatar Parahyangan dianggap sudah mulai terkikis akibat adanya globalisasi di satu sisi.
Inisiasi pergantian nama menjadi Provinsi Pasundan sebagai salah satu aspirasi dalam mewujudkan undang-undang yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2012 tentang pedoman pemberian nama ibu kota, nama daerah dan pemindahan ibu kota, atau UU Otda 32/2004 jo UU 23/2014. Contoh kongkritnya Seperti Papua menjadi Irian Jaya dan Aceh menjadi Nangroe Aceh Darussalam. Pergantian nama tersebut tidak mengubah jumlah kabupaten/kota dan sistem pemerintahan yang sudah ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prof. Asep Syaifuddin menyatakan bahwa secara akademis sejak 2003 hingga hari ini prestasi pendidikan di Jawa Barat terus menurun. Yang bertahan hanya posisi kemiskinan saja di rangking 15. Ini mengapa terjadi, karena orang Pasunda telah kehilangan jati dirinya, dibanding daerah lain seperti Banten, ‎Papua Barat, NAD, dan lainnya. Dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan persentase partisipasi usia pendidikan SMP di Jawa Barat berada di peringkat 24, kalah dengan Papua Barat serta Aceh. Juga jumlah penduduk miskin berada di urutan 15
Pemerintahan Jokowi melalui aparatur Kabinet Kerja yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, menyambut baik namum menyatakan masih memperlukan kajian lebih komprehensif dan melihat urgensinya selain gaung apresiasi masyarakat Parahyangan.

Pemerintahan

Jawa Barat terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota. Kota-kota hasil pemekaran sejak tahun 1996 adalah:

• Kota Bekasi, dimekarkan dari Kabupaten Bekasi pada tahun 1996
• Kota Depok, dimekarkan dari Kabupaten Bogor pada tahun 1999
• Kota Cimahi, dimekarkan dari Kabupaten Bandung pada tahun 2001
• Kota Tasikmalaya, dimekarkan dari Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2001
• Kota Banjar, dimekarkan dari Kabupaten Ciamis pada tahun 2002
• Kabupaten Bandung Barat, dimekarkan dari Kabupaten Bandung tahun 2007
• Kabupaten Pangandaran, dimekarkan dari Kabupaten Ciamis tahun 2012

Kabupaten dan Kota Jawa Barat

No.	Kabupaten/Kota	Pusat pemerintahan	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Logo	Lokasi
1	Kabupaten Bandung	Soreang	31	276
2	Kabupaten Bandung Barat	Ngamprah	16	165
3	Kabupaten Bekasi	Cikarang	23	187
4	Kabupaten Bogor	Cibinong	40	430
5	Kabupaten Ciamis	Ciamis	26	Desa
6	Kabupaten Cianjur	Cianjur	32	360
7	Kabupaten Cirebon	Sumber	40	424
8	Kabupaten Garut	Tarogong Kidul	42	442
9	Kabupaten Indramayu	Indramayu	31	316
10	Kabupaten Karawang	Karawang	30	309
11	Kabupaten Kuningan	Kuningan	32	376
12	Kabupaten Majalengka	Majalengka	26	336
13	Kabupaten Pangandaran	Parigi	10	92
14	Kabupaten Purwakarta	Purwakarta	17	192
15	Kabupaten Subang	Subang	30	253
16	Kabupaten Sukabumi	Palabuhanratu	47	367
17	Kabupaten Sumedang	Sumedang	26	279
18	Kabupaten Tasikmalaya	Singaparna	39	348
19	Kota Bandung	Bandung	30	151
20	Kota Banjar	Banjar	4	25
21	Kota Bekasi	Bekasi	12	56
22	Kota Bogor	Bogor	6	68
23	Kota Cimahi	Cimahi	3	15
24	Kota Cirebon	Cirebon	5	22
25	Kota Depok	Depok	11	63
26	Kota Sukabumi	Sukabumi	7	33
27	Kota Tasikmalaya	Tasikmalaya	10	69

Jadi gitu gengs sejarah di Jawa Barat, keren ya? Pasti ga nyesel deh tinggal di Provinsi ini, kayak kita yang ga nyesel tinggal di Provinsi ini, karena di Provinsi ini, kita semua mengukir sejarah kita sendiri. Wohoww!

Udah dulu ya, gengss cerita tentang Sejarah Jawa Barat ini. Pesan dari kita sih, jangan terlalu kepo sama sejarah, kalian cukup tau seperlunya aja, karena kalo kebanyakan nanti sakit(?)WKWKWKWK.